Karawang.www.infokotanews.net.
Wakil Bupati Karawang H. Maslani mengunggah hasil rapat penetapan PBB-P2 objek pajak tambak di Facebook, Kamis 7/5/2026. Status itu justru ramai dikomentari warga dengan keluhan di luar pajak.
“Hari ini saya mewakili Bapak Bupati Karawang menghadiri rapat terkait penetapan PBB-P2 atas objek pajak tambak di Ruang Rapat Bapenda Kabupaten Karawang,” tulis Maslani.
Dalam statusnya, Wabup menegaskan komitmen Pemkab agar kebijakan pajak berjalan adil dan sesuai kondisi riil masyarakat tambak. Ia menginstruksikan review teknis kenaikan NJOP, evaluasi kemampuan wajib pajak, hingga langkah relaksasi tunggakan PBB-P2.
“Pemerintah Kabupaten Karawang berkomitmen menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir serta pelaku usaha tambak,” tulis Maslani.
Selang beberapa waktu setelah diunggah, akun Fahmi Fahmi langsung berkomentar. Ia mengaku warga Desa Kertajaya, Kecamatan Jayakerta, dan mengeluh soal pupuk urea subsidi.
“Assalamualaikum BP maslani kmi warga desa Kertajaya kec jayakerta,, terkait pupuk urea,kmi sebagian GK dapet kartu tani,kmi keberatan membeli urea subsidi dengan harga lebih tinggi, walau kmi bawa KTP,,mohon di bantu,,,🙏🙏🙏” tulis Fahmi.
Pada komentar kedua, Fahmi berharap. “Moga-moga kebijakan dari kepala Daerah bisa membantu masyarakat Karawang husus nya,, Amin”.
Tak hanya itu, akun Dimas Snjya juga ikut menanggapi. Dimas menyoroti biaya nikah di KUA.
“Ada in nikah masal di seluruh desa se karawang soal nya nikah di kua harus ada uang 1,5 jta ini gmna solusi nya,” tulisnya.
Hingga Kamis malam pukul 20.30, Wabup Maslani belum membalas kedua komentar tersebut.
Maslani menutup statusnya dengan harapan kebijakan PBB bisa memberi solusi terbaik.
“Semoga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak secara sehat dan berkelanjutan,” tulisnya.
Kadang rakyat gak peduli rapatnya apa. Yang penting curhatnya didenger. (Her).
