Karawang.www.infokotanews.net.
Bupati Kabupaten Karawang H. Aep Syaepuloh mewacanakan pembangunan satu sekolah unggulan di setiap kecamatan. Menanggapi rencana tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang H. Wawan Setiawan menyatakan pembahasan akan dimulai dari perumusan kriteria dan sistem rekrutmen peserta didik baru, bukan dari alokasi anggaran pembangunan fisik.
Hal itu disampaikan Wawan melalui pesan tertulis kepada media pada 2 Juni 2026. Ia menyatakan dukungan terhadap rencana Bupati Aep Syaepuloh, namun menegaskan arah kebijakan Disdikbud harus mengerucut ke aspek teknis terlebih dahulu. Menurut Wawan, penyusunan kriteria menjadi langkah awal yang krusial agar sekolah unggulan tidak menimbulkan ketimpangan akses.
Wawan juga menegaskan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung tidak menjadi prioritas utama pada tahap awal. Ia berpendapat cara dan kriteria rekrutmen siswa harus dirumuskan lebih dulu sebelum membahas anggaran. Dua pernyataan tersebut menunjukkan Disdikbud memilih membalik logika umum proyek pemerintah daerah yang biasanya memulai dari infrastruktur, baru kemudian memikirkan peserta didik.
Sikap Disdikbud ini untuk menjawab kekhawatiran masyarakat. Sebagian warga mendukung wacana sekolah unggulan karena dinilai dapat meningkatkan pemerataan akses pendidikan berkualitas. Sebagian lain khawatir program hanya berfokus pada pembangunan fisik tanpa diimbangi peningkatan mutu, atau berpotensi menjadi sekolah eksklusif bagi keluarga mampu.
Wawan menjelaskan, Disdikbud akan melibatkan guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan kriteria. Tiga aspek utama yang akan menjadi pertimbangan adalah prestasi akademik untuk menjaga mutu, zonasi domisili untuk menjaga akses warga sekitar, dan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Saat ini pemetaan kondisi pendidikan di 30 kecamatan Karawang masih berlangsung untuk menentukan skala prioritas.
Ia menambahkan, pembahasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembangunan fisik baru akan dilakukan setelah standar mutu guru, sarana prasarana, dan sistem penerimaan peserta didik baru selesai dirumuskan. Langkah ini diharapkan menjaga agar pembangunan sekolah unggulan tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. (Her).
