DItengah gencarnya Pemerintah Kabupaten Karawang menyerukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, sepertinya itu oleh segelintir pejabat di anggap angin lalu .
Seperti apa yang di lakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang justru menjadi malah melakukan kunjungan kerja ke Bali sontak menuai sorotan publik.
Pasalnya, rombongan instansi tersebut diketahui melakukan kunjungan kerja ke Bali daerah yang dikenal lebih identik sebagai destinasi wisata ketimbang tempat studi kerja pemerintahan.
Kegiatan tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan masyarakat dan aktivis lokal. Salah satu yang paling vokal menyuarakan kritiknya adalah Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang, Asep Agustian SH MH atau yang akrab disapa Askun.
Askun menilai perjalanan dinas tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial terhadap kondisi daerah yang masih dihadapkan pada beragam persoalan ketenagakerjaan.
“Dengan kunjungan kerja Disnakertrans ke Bali ini, apa tujuannya mereka ke sana? Apa yang akan didapat setelah pulang dari Bali? Memangnya di Karawang ini tidak ada tempat yang layak untuk studi atau pelatihan? Kalau tujuannya hanya untuk evaluasi kerja, di sini pun banyak lokasi yang bisa dimanfaatkan,” tegas Askun saat dimintai tanggapan oleh infokotab Senin (27/10/2025).
Menurutnya Ketua Peradi Karawang semestinya di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan kondisi dunia kerja yang penuh tantangan, perjalanan dinas ke luar daerah terlebih ke destinasi wisata terkesan tidak bijak dan tidak tepat waktu. Ia menilai, seharusnya Disnakertrans justru fokus menuntaskan berbagai persoalan yang masih menghimpit para pekerja dan buruh di Karawang.
Lebih lanjut, Askun menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik. Mulai dari perselisihan hubungan industrial, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga isu pengupahan yang terus menjadi polemik tahunan antara buruh dan perusahaan.
“Masalah-masalah itu belum selesai. Banyak buruh yang mengadu, banyak perusahaan yang masih belum patuh terhadap aturan upah minimum, dan konflik industrial masih sering terjadi. Dalam situasi seperti ini, kok malah berangkat ke Bali? Ini kan ironis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kunjungan semacam itu seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas kegiatan atau ajang rekreasi berbalut tugas kedinasan.
Sebelumnya, Bupati Karawang telah menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah. Namun, tindakan Disnakertrans ini justru dinilai bertolak belakang dengan semangat penghematan tersebut.
Sejumlah aktivis masyarakat bahkan menilai kegiatan semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama jika tidak ada hasil konkret atau laporan transparan terkait tujuan serta output kunjungan tersebut.
“Kalau memang alasan kunjungan kerja adalah untuk meningkatkan kompetensi atau mencari referensi kebijakan, masyarakat berhak tahu hasilnya apa. Jangan sampai setelah kembali ke Karawang, tidak ada perubahan apa pun yang dirasakan oleh para pekerja,” tambah Askun.
Kritik dari publik kini semakin menguat, terlebih di tengah banyaknya keluhan dari pekerja pabrik yang masih bergulat dengan ketidakpastian upah dan lapangan kerja. Masyarakat pun mendesak agar Disnakertrans Karawang membuka secara terbuka tujuan, agenda, dan hasil dari kunjungan ke Bali tersebut.
“Sekarang ini zaman transparansi. Masyarakat mudah mendapatkan informasi. Jadi jangan anggap publik tidak tahu atau tidak peduli. Pemerintah harus lebih berhati-hati dan sensitif terhadap kondisi sosial,” tutup Askun.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disnakertrans Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait tujuan dan hasil kunjungan kerja ke Bali tersebut. Publik pun menanti klarifikasi yang diharapkan bisa menjawab berbagai pertanyaan serta kecurigaan yang beredar di masyarak ucap nya,( u, Aditia)
