Karawang,www.infokotanews.net.
Di tengah megahnya kawasan industri, derasnya investasi, dan slogan “Karawang Maju”, realitas pahit masih menghantui wajah Kabupaten Karawang. Ketika pemerintah sibuk membanggakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, kaum miskin kota justru masih bertarung untuk sekadar bertahan hidup. Fenomena meningkatnya kerentanan sosial, pekerja informal, hingga masyarakat yang berebut bantuan di ruang publik menjadi tamparan keras bagi arah pembangunan daerah hari ini.
Atas dasar itulah, puluhan mahasiswa dari DPC GMNI Karawang Merdeka hadir dan memenuhi ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang untuk menyuarakan langsung persoalan ketimpangan pembangunan industri dan kerentanan kaum miskin kota di Kabupaten Karawang.
RDP tersebut turut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Dalam forum tersebut, GMNI Karawang Merdeka menyampaikan berbagai kritik, aspirasi, dan rekomendasi kebijakan terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat Karawang yang dinilai belum mendapatkan dampak pembangunan secara merata.
Namun demikian, GMNI Karawang Merdeka menyayangkan ketidakhadiran tiga fraksi anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, yakni fraksi dari Partai Gerindra, PKB, dan Demokrat, padahal surat resmi undangan RDP telah disampaikan sebelumnya. GMNI menilai absennya wakil rakyat dalam forum membahas kemiskinan dan kerentanan sosial menunjukkan lemahnya sensitivitas terhadap persoalan rakyat kecil.
Ketua Cabang DPC GMNI Karawang Merdeka, menegaskan bahwa pembangunan industri di Karawang tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa menghadirkan kesejahteraan sosial yang nyata.
“Kami tidak ingin rakyat Karawang hanya menerima dampak buruk dari banyaknya industri. Harus ada kestabilan ekonomi yang terhubung dengan pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan, perlindungan pekerja rentan, dan penguatan ekonomi rakyat. Industrialisasi harus berpihak kepada masyarakat Karawang, bukan hanya kepada pemilik modal” tegas Silvan Daniel Sitorus.
Sementara itu, kader GMNI Karawang Merdeka, menilai bahwa pemerintah daerah selama ini terlalu fokus pada angka investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi belum cukup serius membaca penderitaan masyarakat akar bawah.
“Pertumbuhan industri tidak boleh hanya melahirkan gedung-gedung tinggi dan angka investasi besar, sementara rakyat kecil tetap hidup dalam ketakutan akan biaya hidup, pendidikan, dan pekerjaan yang tidak pasti. Pemerintah harus berhenti menjadikan rakyat miskin hanya sebagai data statistik. Mereka adalah manusia yang harus dijamin kehidupannya,” ujar Danny Rafael Manurung.
Danny Rafael Manurung juga menambahkan bahwa pembangunan daerah seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak investor masuk ke Karawang, tetapi sejauh mana rakyat kecil bisa hidup layak di tanahnya sendiri.
“Kalau industri terus tumbuh tetapi rakyat kecil tetap kesulitan makan, pendidikan mahal, pengangguran meningkat, dan kaum miskin kota terus bertambah, maka ada yang salah dengan arah pembangunan kita hari ini. Karawang jangan hanya maju di baliho dan pidato seremonial, tapi harus maju dalam kehidupan rakyatnya,” tambah Danny Rafael Manurung.
Ketua DPK GMNI UBP Karawang, dalam pernyataannya mengungkapkan pengalaman langsung yang ia lihat di lapangan terkait kondisi masyarakat miskin kota di Karawang.
“Saya melihat langsung bagaimana banyaknya kaum miskin kota di Karawang. Bahkan setelah sebelumnya kami mengadakan aksi sosial pembagian 250 ayam Sriwedari di Alun-Alun Karawang, banyak masyarakat yang sampai melupakan hati nurani karena berebut bantuan hingga hampir menginjak anak kecil. Ini menjadi paradoks. Pemerintah terus menggaungkan slogan Karawang Maju, tetapi di jantung kota sendiri, di Alun-Alun Karawang, kita masih melihat begitu banyak kaum miskin kota yang hidup dalam kerentanan,” ujar Jeje Zaenudin.
Jeje Zaenudin juga menegaskan bahwa persoalan kemiskinan kota tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan bantuan sosial semata, melainkan akibat dari ketimpangan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.
Dalam forum tersebut, anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, turut memberikan apresiasi terhadap langkah GMNI Karawang Merdeka.
“Saya mengapresiasi kawan-kawan GMNI. Baru kali ini ada RDP yang sampai menyurati seluruh fraksi untuk hadir. Ini menunjukkan keseriusan dan kesadaran politik mahasiswa dalam mengawal persoalan rakyat,” ungkap Dede Anwar Hidayat.
Melalui RDP ini, DPC GMNI Karawang Merdeka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan daerah, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, serta memastikan pembangunan di Kabupaten Karawang tidak hanya dinikmati segelintir kelompok, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Karawang.( her)
