Dewan pendidikan kabupaten Bekasi menduga praktek jual beli LKS dan baju seragam oleh pihak sekolah masih saja terjadi,padahal dalam aturannya sudah jelas jika penjualan LKS tidak di perbolehkan dan penjualan baju seragam oleh guru atau pihak sekolah juga di larang.
"Ya itu jatuhnya bisa di katakan pungli oleh sekolah,jual LKS oleh guru jelas tidak boleh dan jual baju seragam juga tidak boleh,sebab jual baju seragam juga tidak lepas dari unsur bisnis atau mencari keuntungan oknum guru,"ujar anggota dewan pendidikan kabupaten Bekasi. Mat Atin.
Mat Atin menilai praktek haram tersebut terjadi di sekolah-sekolah menjelang masuk tahun ajaran baru,Di mana praktek jual beli baju seragam oleh oknum guru,besarnya bisa mencapai 200 ribuan persetel seragam sekolah.
Selain itu juga,dia masih menerima adanya laporan penjualan buku LKS di beberapa sekolah dengan kisaran Rp,15 ribu sampai 20 ribu per LKS.
"Tapi sayangnya,belum ada wali murid yang terang-terangan berani mengungkap,kemungkinan karena khawatir atau takut karena anak nya sekolah di situ,"paparnya.
Makanya,dia minta dinas pendidikan melakukan pengawasan yang ketat, terutama dapat mengambil langkah cepat jika ada laporan masyarakat telah terjadi dengan penjualan baju seragam sekolah dan penjualan LKS,selain itu kalau bisa,di sarankan agar pemerintah daerah membuka layanan pengaduan online masyarakat akan penyelanggaran pendidikan.
"Anggaran pendidikan kita kan cukup besar mencapai lebih dari Rp, 1,6 triliun, atau 20 persen dari APBD kabupaten Bekasi,seharus nya sudah tidak ada lagi di temukan pungutan atau persoalan-persoalan seperti ini,"tegasnya.
Selain itu ,Mat Atin juga meminta harus ada Sanksi tegas jika di temukan adanya dugaan pungli tersebut,nilai berapa pun akan menjadi besar dan bisa menjadi persoalan gunung es jika di biarkan begitu saja.
"Persoalan di dunia pendidikan kita masih banyak harus kita benahi bertahap,jangan sampai persoalan ini setiap tahunnya selalu terjadi dan tidak ada solusinya,"tandasnya. (Mahmud MD)
