Karawang.www.infokotanews.net.
Ketum Ormas Paguyuban Masyarakat Karawang (MASKAR) Supardi Nugraha menyoroti minimnya fasilitas pendukung di ruas Jalan Tanjungpura-Rengasdengklok, Karawang. Jalan tersebut berstatus Jalan Provinsi Jawa Barat.
Menurut Supardi, hingga Mei 2026 fasilitas seperti drainase dan trotoar belum tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Padahal, kedua fasilitas itu merupakan bagian dari ruang manfaat jalan sesuai standar teknis.
“Berdasarkan Standar Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, lebar badan Jalan Provinsi minimal 7 hingga 11 meter, dengan lebar jalur lalu lintas minimal 6,5 meter untuk dua arah,” ujar Supardi dalam keterangannya. Senin, (25/5/2026).
Ia merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan. Regulasi itu menetapkan lebar jalur lalu lintas jalan provinsi minimal 6,5 meter untuk dua arah, belum termasuk bahu jalan atau trotoar di setiap sisi minimal 1,5 meter untuk keperluan darurat, serta drainase di setiap sisi jalan.
Supardi menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam perbaikan infrastruktur di ruas jalan tersebut masih memfokuskan pada perbaikan badan jalan saja. Pembangunan trotoar dan drainase di sisi kanan dan kiri jalan dinilai diabaikan.
“Dampaknya, tata ruang di sepanjang ruas jalan Tanjungpura-Rengasdengklok belum terintegrasi dengan baik untuk ruang pejalan kaki dan drainase permanen,” katanya.
Ia menambahkan, Pemprov Jabar dinilai hanya memprioritaskan perbaikan permukaan jalan yang menggunakan aspal hotmix.
Jalan Tanjungpura-Rengasdengklok merupakan jalur vital yang menghubungkan wilayah Karawang bagian utara. Ketersediaan drainase dan trotoar dinilai penting untuk keselamatan pejalan kaki dan kelancaran drainase saat musim hujan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hal tersebut. (Her)
